Kamis, 02 Desember 2010

Wow Warteg Akan Dikenai Pajak



Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan pajak bagi restoran dan rumah makan kepada jenis usaha warung Tegal (Warteg). Peraturan itu akan berlaku per 1 Januari 2011.

"Pajak yang diterapkan untuk Warteg sebesar 10 persen," kata Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Arif Susilo di Jakarta, Rabu (1/12).

Menurut Arif, warteg merupakan jenis usaha ini yang sudah masuk dalam prasyarat objek pajak. Itu telah diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia menambahkan, usulan penerapan pengenaan pajak kepada Warteg telah disetujui DPRD DKI Jakarta dan akan diatur dalam peraturan daerah. Saat ini tahapannya telah masuk di Badan Legislatif Daerah (Balegda) DKI Jakarta.

Dalam Undang-Undang tersebut tertera klasifikasi sebuah restoran yaitu fasilitas penyedia makanan/minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

Sementara itu objek pajak yang masuk dalam wajib pajak adalah usaha penyedia makanan dan minuman yang memiliki penghasilan Rp60 juta per tahun. "Mulai Januari 2010, harga setiap makanan dan minuman yang ada di warung Tegal akan menjadi lebih mahal, karena dikenakan pajak sebesar 10 persen dari harga biasanya," kata Arif.

Pemprov DKI memprediksi potensi pajak dari restoran dan rumah makan akan bertambah Rp50 miliar dari pendapatan saat ini. Kini, total jumlah usaha Warteg di Jakarta sudah mencapai  2000. Tetapi untuk warteg yang penghasilannya diatas Rp60 juta ke atas belum diketahi jumlahnya. 

Untuk itu, Dinas Pelayanan Pajak DKI akan melakukan pendataan Warteg yang memiliki penghasilan Rp60 juta keatas, sekaligus melakukan sosialisasi kepada asosiasi pengusaha rumah makan Warteg.

"Sebagian besar pemilik usaha rumah makan Warteg di Jakarta banyak yang sudah mapan. Sehingga kebijakan ini dinilai tidak terlalu menuai kontroversi. Kami berharap kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan baik, karena dananya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk prasarana publik," ujar Arif.

Warteg yang memiliki penghasilan diatas Rp60 juta per tahun, diharapkan mendaftar ke Dinas Pelayanan Paja untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP.


(metrotvnews)

----> Terbukti, mencari Rupiah Halal disini, sederhana dan logis


petunjuknya klik PANDUAN MENDAFTAR IDR-CLICKIT

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Masukkan alamat email Anda untuk menerima gratis update terbaru

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 
Free Web Hosting | Top Web Host